RANGKUMAN PKN SEMESTER 1 DAN 2

BAB I

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA DAN DASAR NEGARA

 

  1. A.        Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara

 

  1. 1.       Pengertian ideologi

Istillah pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Destutt de Tracy pada tahun 1796. Ideologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata ”eidos” yang artinya membentuk. Di samping itu ada kata ”edien” yang artinya melihat. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi ”idea” yang berarti gagasan, konsep, pemikiran, cita-cita. Dan “logos” artinya pengetahuan.  Ideologi berarti pengetahuan tentang ide-ide, keyakinan, gagasan dan cita-cita.

-          Ideologi adalah ilmu tentang gagasan-gagasan yang mampu menunjukkan jalan yang benar menuju masa depan (Destutt de Tracy)

-          Ideologi adalah sekumpulan gagasan atau pandangan hidup (weltanschauung) mengenai bagaimana sebuah bangsa diatur atau ditata demi mencapai tujuannya

-          Ideologi adalah sekumpulan gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Contoh-contoh ideologi dalam sejarah bangsa-bangsa :

-          Sosialisme/Komunisme adalah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi (tanah, modal, tenaga kerja)

-          Kapitalisme adalah suatu sistem yang mengatur proses produksi barang dan jasa, yang diperdagangkan secara bebas dan penuh persaingan.

-          Liberalisme adalah paham yang mengutamakan kebebasan individu, para individu bebas mengejar tujuan-tujuan pribadinya

-          Fasisme adalah system pemerintahan yang dicirikan oleh kediktatoran satu partai yang berkuasa, penghapusan oposisi, kontrol pemerintah yang terpusat, nasionalisme ekstrem dan rasisme.

-          Anarkisme adalah pandangan atau gagasan yang melihat masyarakat bisa dan sudah seharusnya diubah tanpa aturan-aturan

 

  1. 2.       Pentingnya ideologi bagi suatu negara

a)      Memberi pedoman bagi bangsa dan negara untuk mencapai tujuannnya melalui berbagai realisasi pembangunan.

b)      Menjadi alat pemersatu, artinya ideologi dapat mempersatukan orang dari berbagai agama, suku bangsa, ras dan golongan.

c)       Mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial, artinya ideologi dapat meminimalkan berbagai perbedaan yang ada dalam masyarakat dengan simbol-simbol atau semboyan tertentu.

d)      Menjadi sumber motivasi, artinya ideologi dapat memberi motivasi kepada seseorang, kelompok orang atau masyarakat untuk mewujudkan cita-citanya, gagasan dan ide-idenya dalam kehidupan nyata.

e)      Menjadi sumber semangat dalam mendorong individu dan kelompok untuk berusaha mewujudkan nilai-nilai yang terkadung di dalam ideologi itu sendiri serta untuk menjawab dan menghadapi perkembangan global dan menjadi sumber insiparsi bagi perjungan selanjutnya

 

  1. 3.       Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

Perumusan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara baru dilakukan pada saat kekuasaan Jepang di Indonesia akan berakhir oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Choosakai. Badan ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, tetapi baru dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

Bagi bangsa Indonesia yang saat itu sedang dijajah Jepang, dengan telah diresmikannya pembentukan BPUPKI, ini berarti memrpeoleh kesempatan secara legal untuk mengadakan persiapan kemerdekaan dan perumusan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara yang merdeka. Maka pada tanggal 29 Mei samapi dengan 1 Juni 1945 dilangsungkanlah sidang pertama BPUPKI yang membicarakan asas dan dasar negara Indonesia merdeka.

Di dalam sidang pertama BPUPKI itu, beberapa anggota menyampaikan pandangan dan pendapatnya tentang asas-asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Pendapat dan pandangan itu adalah untuk menanggapi pertanyaan ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Wediodiningrat tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pandangan dan pendapat tentang asas dan dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut:

 

a) Pendapat Mr. Muhamad Yamin

Pada hari pertama sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhamad Yamin mendapat kesemapatan pertama untuk mengemukakan pidatonya dihadapan sidang lengkap BPUPKI. Pidato Mr. Muhamad Yamin itu berisikan lima asas dasar negara Indoesia meredeka, yakni:

1. Peri Kebangsaan

2. Peri Kemanusiaan

3. Peri Ketuhanan

4. Peri Kerakyatan

5. Kesejahteraan Rakyat

Setelah selesai berpidato, beliau menyampaikan usulan tertulis mengenai Rancangan UUD Rebublik Indonesia. Didalam pembukaan rancangan UUD itu tercantum perumusan lima asas dasar negara yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketuhanan yang Maha Esa

2. Kebangsaan persatuan Indonesia

3. Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh himkat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 

b) Pendapat Ir. Seokarno

Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir Soekarno mengucapkan pidato dihadapan sidang BPUPKI. Dalam pidato itu dikemukakan atau diusulkan tentang lima asas untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Kebangsaan Indonesia

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

3. Mufakat atau demokrasi

4. Kesejahteraan Sosial

5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Untuk lima dasar/asas tersebut, atas saran seorang teman ahli bahasa beliau mengusulkan agar diberi nama Pancasila. Usul ini kemudian diterima oleh sidang.

 

c) Piagam Jakarta

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga anggota BPUPKI mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai asas dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945.

Setelah mengadakan pembahasan, maka oleh sembilan tokoh tersebut (yang terkenal dengan nama Panitia Sembilan) disusun sebuah piagam yang kemudian terkenal dengan nama ”Piagam Jakarta” atau ”Jakarta Charter” yang didalamnya terdapat rumusan dan sistematika Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalan syariat Islam bagi pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan/perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun kesembilan tokoh tersebut adalah Ir. Soekarno; Dr. Moh. Hatta. Mr.A.A. Maramis; Abikusno Tjokrosoejoso; Abdoel Kahar Muzakkir; Haji Agus Salim; Mr. Acjmad Soebardjo; K.H. Wacjid Jasjim; dan Mr.Muh. Yamin.

Selanjutnya Piagam Jakarta itu diajukan dalam siding Kedua Badan Penyelidik (BPUPKI) yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 Juli 1945. Di dalam siding tersebut, Badan Penyelidik (BPUPKI) menerima Piagam Jakarta untuk dijadikan pembukaan UUD sebagai hukum dasar tertulis yang sedang dibahas.

 

  1. 4.       Pengertian pancasila sebagai dasar dan ideolog negara

Pancasila sebagai Dasar Negara

artinya Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional, merupakan dasar untuk penyelenggaraan negara dalam menata serta mengarahkan jalannya pemerintahan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 “….. dengan berdasar kepada Ketuhanan YME …..”

 

Pancasila sebagai ideologi negara

artinya Pancasila menyediakan seperangkat gagasan, prinsip, doktrin, ide tentang cita-cita bangsa yang mau dicapai dan cara mencapinya

 

  1. 5.       Pengertian Pancasila sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh

Artinya sila-sila  yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Sila pertama Pancasila mendasari dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima Pancasila. Sila kedua Pancasila dijiwai oleh sila pertama dan bersama-sama menjiwai sila lainnya dalam Pancasila. Dan seterusnya.

 

Pancasila juga diharapkan mampu menyatukan keanekaragaman, kemajemukan SARA (suku bangsa, agama, ras, antar golongan) yang ada di Indonesia

 

  1. B.        Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Ideologi Negara

 

  1. 1.       Nilai-nilai Pancasila dalam buku Sutasoma

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yaitu terdapat dalam buku Negarakertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular. Dalam buku Sutasoma ini, Pancasila selain memiliki arti “berbatu sendi yang lima”, juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Karma), yaitu:

1) Tidak boleh melakukan kekerasan

2) Tidak boleh mencuri

3) Tidak boleh berjiwa dengki

4) Tidak boleh berbohong

5) Tidak boleh mabuk dan minuman keras.

Menurut sejarah, bahwa kira-kira abad VII – XII Masehi, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan, dan kemudian sekitar abad XIII-XVI Masehi berdiri kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Pada kedua zaman tersebut bangsa Indonesia telah memenuhi syarat sebagai bangsa yang mempunyai negara. Baik Sriwijaya maupun Majapahit pada zaman itu telah menjadi bangsa yang berdaulat, bersatu dan mempunyai wilayah sendiri. Unsur-unsur yang terdapat pada Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan telah dimiliki bangsa Indonesia pada saat itu, namun belum dirumuskan secara konkrit.

 

  1. 2.       Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan social budaya bangsa Indonesia

Nilai-nilai yang tekandung dalam Pancasila yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu dan sudah dipraktikan dalam kehidupan social budaya bangsa Indonesia. Contohnya :

-          Nilai ketuhanan : nenek moyang kita percaya bahwa di alam semesta ini ada zat yang berkuasa, zat yang maha besar, yang diwujudkan dengan menyembah pohon/batu besar (dinamisme) dan menyembah roh/kuburan (animisme).

-          Nilai kemanusiaan : nenek moyang kita mengajarkan “larangan 5 M”, yaitu dilarang Maling (mencuri), Mateni (membunuh), Main (berjudi), Mabok (minum-minuman) dan Madon (main perempuan)

-          Nilai persatuan : ada gotong royong membangun candi dll

 

  1. 3.       Nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila

1)      Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diantaranya:

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, diantaranya:

a)      percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya

b)      Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama

c)       Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah

d)      Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain

 

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya:

a)      Mengakui persamaan harkat (nilai manusia), derajat (kedudukan manusia), dan martabat manusia (harga diri) sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa

b)      Saling mencintai sesama manusia

c)       Tidak semena-mena terhadap orang lain

d)      Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan

e)      Berani membela kebenaran dan keadilan

f)       Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaaan

g)      Hormat mengormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

 

3)      Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Persatuan Indonesia, diantaranya:

a)      menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

b)      Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara

c)       Cinta tanah air dan bangsa

d)      Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia

e)      Dalam masyarakat yang ber-Bhinneka Tunggal Ika harus dapat mengembangkan pergaulan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa

 

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung dalam Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, antara lain:

a)      Tidak memaksakan suatu kehendak atau pendapat kepada orang lain.

b)      Mengutamakan musyawarah atau kesepakatan bersama dalam mengambil keputusan

c)       Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus diliputi oleh semangat kekeluargaan

d)      Musyawarah ataupun proses pengambilan keputusan dengan cara lainnya harus dilakukan dengan akal sehat

e)      Warga negara harus memiliki itikad baik dan tanggung jawab untuk melaksanakan suatu hasil musyawarah atau keputusan bersama

f)       Keputusan yang diambil dalam musyawarah atau dengan cara lainnya harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa

 

5)      Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkadung dalam sila Kedilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain:

a)      Kekeluragaan dan kegotongroyongan

b)      Bersikap adil

c)       Menghormati hak orang lain, dan selalu berusaha menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

d)      Suka memberi pertolongan kepada orang lain

e)      Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain

f)       Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan orang lain

g)      Mengembangkan hidup sederhana, tidak bergaya hidup mewah, tidak bersikap boros dan suka bekerja keras

h)      Menghargai hasil karya orang lain

 

  1. C.        Sikap Positif Terhadap Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Sikap positif dapat diartikan sikap yang baik dalam menanggapi sesuatu. Sikap positif terhadap Pancasila berarti sikap yang baik dalam menanggapi dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maksudnya setiap tindakan dan perilaku sehari-hari selalu berpedoman atau berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Coba berikan contoh sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan di sekolah, masyarakat, bangsa dan negara ?

  1. D.        Fungsi Dan Kedudukan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

a)      Pancasila sebagai ideologi Negara

Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu ”Panca” yang berarti lima dan ”Sila” yang berarti dasar. Pancasila berarti lima dasar atau lima asas yang menjadi dasar negara Republik Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia dan menjadi pentunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Dengan demikian ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk dengan pelaksanaan yang jelas.

Pancasila sebagai tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 memenuhi persyaratan sebagai suatu ideologi, karena Pancasila memuat ajaran, doktrin dan atau gagasan (ide) bangsa Indonesia yang di yakini kebenarannya dan disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya.

Selain sebagai ideologi negara, Pancasila juga berperan sebagai ideologi terbuka. Ideologi terbuka mengandung pengertian ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman yang ditandai adanya dinamika secara internal.

Keterbukaan ideologi Pancasila terutama dalam penerapannya yang berbetuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern.

Kita mengenal ada tiga tingkat nilai, yaitu nilai dasar yang tidak berubah, nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, dan nilai praksis berupa pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya. Sekalipun demikian, perwujudan ataupun pelaksanaan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai prsksis harus tetap mengandung jiwa dan semangat yang sama dengan nilai dasarnya.

b)      Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar (fundamen) untuk mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar untuk mengatur penyelengaraan negara.

Dengan demikian Pancasila merupakan kaidah negara yang fundamental, yang berarti hukum dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental.

c)       Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila dalam pengertian ini sering disebut juga sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup dan jalan hidup (way of life). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-ahari. Ini berati, Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang.

d)      Pancasila sebagai Keprinadian Bangsa

Pancasila sebagai ciri khas bangsa atau negara Indonesia yang membedakan dengan bangsa atau negara lain, Pancasila juga merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

 

  1. A.        Konstitusi Yang Pernah Berlaku Di Indonesia

 

  1. 1.         Pengertian Konstitusi

Istilah ‘kostitusi’ berasal dari bahasa Latin “Konstitutio”. Bahasa Prancis “Constituir”, yang berarti membentuk, pembentukan.  Konstitusi berarti pembentukan suatu negara, atau menyusun dan menyatakan sebuah negara. Konstitusi juga berarti peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan suatu negara

 

Istilah ‘konstitusi’ dalam bahasa Belanda “Grondwet”, bahasa Jerman “Grundgestz”, bahasa Inggris “Constitution” yang berarti  Undang-Undang Dasar. Jadi pengertian Konstitusi :

-          Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar, dan sebagainya); Undang-Undang Dasar suatu negara.  (KBBI)

-          Konstitusi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerja sama antar negara dan masyarakat (rakyat) dalam konsteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

-          Konstitusi adalah hukum dasar yang memuat aturan-aturan pokok atau aturan-aturan dasar, yang menetapkan dan mengatur mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan negara dan tata hubungan secara timbal balik antarlembaga negara dan antara negara dan warganya.

-          Konstitusi adalah hukum dasar, baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis (Konvensi). Konvensi yaitu kebiasaan ketatanegaraan atau aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara

Dimana ada masyarakat disana ada hukum (Ubi Societas Ibi Ius).

 

  1. 2.         Fungsi Kontitusi

Funsi pokok konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang (absolute). Dengan demikian , diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. (Miriam Budiardjo)

 

Fungsi konstitusi, dapat ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan atau berdasarkan tujuannya. Ditinjau dari sudut pemerintahan fungsi konstitusi sebagai landasan struktural penyelenggaraan  pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti yang pokok-pokoknya dalam suatu aturan-aturan konstitusi atau UUD-nya.

Sedangkan ditinjau dari sudut tujuannya, fungsi kontitusi adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga negara atau masyarakat dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

 

  1. 3.         Berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

Semenjak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sampai sekarang, di Indonesia telah berlaku tiga macam UUD dalam lima periode:

1)      Undang-Undang Dasar 1945 (UUD Proklamasi)

Periode 18 Agutus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 berlaku UUD Proklamasi yang kemudian dikenal dengan UUD 1945

2)      Konstitusi RIS 1949

Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950 berlaku Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS)

3)      Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Periode 17 Agutus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950)

4)      Undang-Undang Dasar 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 1999 berlaku UUD 1945

5)      Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Periode 1999 sampai dengan sekarang berlaku UUD 1945

  1. B.        Bentuk Penyimpangan Terhadap Kostitusi Yang Berlaku

 

  1. 1.       Penyimpangan terhadap UUD 1945 sesudah Dekrit Presiden

Beberapa penyimpangan konstitusi sejak tahun 1959 (orde lama) sampai  dengan lahirnya Orde Baru antara lain:

1)      Presiden telah mengeluarkan produk legislatif yang pada hakikatnya adalah Undang-undang (sehingga sesuai UUD 1945 harus dengan persetujuan DPR) dalam bentuk Penetapan Presiden, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

2)      MPRS, dengan Ketetapan NO.I/MPRS/1960 telah mengambil putusan menetapkan pidato Presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" yang lebih dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol) sebagai GBHN bersifat tetap, yang jelas bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.

3)      MPRS telah mengambil putusan untuk mengangkat Ir. Soekamo sebagai Presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan masa jabatan Presiden,lima tahun.

4)      Hak budget DPR tidak berjalan, karena setelah tahun 1960 Pemerintah tidak mengajukan Rancangan Undang-undang APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum berlakunya .tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam tahun 1960, karena.DPR tidak dapat menyetujui Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukanoleh Pemerintah, maka Presiden waktu itu membubarkan DPR hasil Pemilihan Umum 1955 dan membentuk DPR Gotong Royong, disingkat DPR-GR.

5)      Pimpinan lembaga-Iembaga negara dijadikan menteri-menteri negara sedangkan Presiden sendiri menjadi ketua DPA, yang semuanya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Penyimpangan Konstitusi Pada Periode 5 Juli 1959 s/d 1998

Orde Baru yang lahir dengan tekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara mumi dan konsekuen; ternyata tidak mampu melakukannya. Bahkan pada masa Orde Baru ini telah pula terjadi penyimpangan konstitusional, diantaranya:

1)      Pembatasan hak-hak politik rakyat Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia dibatasi hanya 3 buah saja (PPP, Golkar, dan PDI). Pertemuan-pertemuan politik harus mendapat ijin penguasa. Pers dinyatakan bebas, tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan pers (Tempo, Edi­tor, Sinar Harapan dan lain-lain). Para pengeritik pemerintah dikucilkan secara politik, atau bahkan diculik. Pegawai Negeri dan ABRI diharuskan mendukung partai penguasa, Golkar. Hal-hal tersebut di atas bertentangan dengan UUD 1945 terutama dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang berkenaan dengan Hak-hak Asasi Manusia

2)      Pemusatan kekuasaan di tangan presiden.

Walaupun secara formal lembaga negara (MPR, DPR, MA, dan lain-lain) mempunyai fungsi yang semestinya, namun dalam praktek melalui mekanisme politik tertentu Presiden dapat mengendalikan berbagai lembaga negara di luar dirinya.

 

  1. Akibat yang terjadi dari penyimpangan terhadap UUD

Terjadinya beberapa penyimpangan terhadap konstitusi menimbulkan dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain :

  1. Tidak berjalannya system sesuai aturan yang ada dalam UUD 1945
  2. Memburuknya situasi politik di Indonesia. Misalnya terjadi pemberontakan G30SPKI tahun 1965.
  3. Munculnya aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa dan rakyat yang menuntut perubahan.

 

  1. C.        Hasil-Hasil  Amandemen UUD 1945

 

  1. 1.       Alasan terjadinya amandemen terhadap UUD 1945

Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain :

  1. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislative, khususnya dalam membentuk UU
  2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir)
  3. Kedudukan penjelasan UUD 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945

 

Tujuan  Amandemen UUD 1945

  1. menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkukuh Negara Kesatuan  Republik Indonesia;
  2. menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai  dengan perkembangan paham demokrasi;
  3. menyempurnakan aturan dasar mengenai supremasi hukum, jaminan  hak-hak konstitusional rakyat dan perlindungan hak asasi manusia  sesuai dengan paham demokrasi dan rumusan negara hukum yang  tercantum dalam UUD 1945;
  4. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. antara lain melalui pembagian kekuasaan  yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi  yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga  negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa sesuai  tantangan zaman;
  5. menyempurnakan aturan dasar mengenai tugas, tanggungjawab,  kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluluh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia;
  6. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggara negara bagi eksistensi (keberadaan) negara dan demokrasi, seperti  pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum;
  7. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan  berbangsa sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuh bangsa.

 

  1. 2.       Proses amandemen UUD 1945

Dalam proses amandemen UUD 1945, semua Fraksi di MPR mendasarkan pada kesepakatan dasar, yakni :

1)      sepakat untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945;

2)      sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik  Indonesia;

3)      sepakat untuk mempertahankan sistem presidensiil.

4)      sepakat untuk tidak menggunakan lagi Penjelasan UUD 1945 sehingga hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dipindahkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh

Proses amandemen juga menerapkan prinsip yang berlaku universal, yakni kesinambungan dan perubahan (continuity and change). Prinsip kesinambungan dilaksanakan dengan cara tetap menjaga dan melestarikan materi-materi dalam UUD 1945 yang prinsipil bagi tetap tegaknya NKRI. Karena materi-materi itu merupakan langkah pemikiran dan cita-cita pendiri negara (founding father)

 

Perubahan terhadap UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang MPR yaitu :

  1. Sidang Umum MPR 1999 (14-21 Oktober 1999; disahkan 19 Oktober 1999)
  2. Sidang Tahunan MPR 2000 (7-18 Agustus 2000; disahkan 18 Agustus 2000)
  3. Sidang Tahunan MPR 2001 (1-9 November 2001; disahkan 9 Nopember 2001)
  4. Sidang Tahunan MPR 2002 (1-11 Agustus 2002; disahkan 10 Agustus 2002)

 

  1. 3.       Pasal-pasal perubahan UUD 1945

Secara umum hasil perubahan yang dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut:

1)      Perubahan Pertama UUD 1945 hasil Sidang Umum MPR (ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999). Meliputi Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), 14, Pasal15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 2~ 1945. 8erdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, Perubahan Pertama UUD 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif.

2)      Perubahan Kedua UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000). Meliputi Pasal18, Pasal18A, Pasal 188, Pasal 19, Pasal 20 a) Pasal 20A, Pasal22A, Pasa1228, 8ab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, pasal 28C, Pasal28C, Pasal28D, Pasal28E, Pasal28F, Pasal28G, asal 28H, Pasal 281, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945. Perubahan kedua ini meliputi masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah, menyempurnakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR, dan ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang HAM.

3)      Perubahan Ketiga UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (ditetapkan pad a tanggal 9 November 2001). Mengubah dan/atau menambah ketentuan-ketentuan Pasal1 ayat (2) dan (3), Pasal3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal6 ayat (1) dan (2), Pasal6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7 A, Pasal 7B ay at (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 7C, Pasal 8 ay at (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ay at (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ay at (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VillA, Pasal23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ay at (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945. Materi Perubahan Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara, dan hubungan antarlembaga negara, dan ketentuan tentang Pemilihan Umum.

4)      Perubahan Keempat UUD 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002). Perubahan dan/atau penambahan dalam Perubahan Keempat ini meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal11 ayat (1); Pasal16, Pasal23B; Pasal23D; Pasal24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ay at (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan Pasal I, 11, dan Ill; Aturan Tambahan Pasall dan 11 UUD 1945. Materi perubahan pada Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antarlembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.

 

  1. D.        Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan UUD 1945 Hasil Amandemen

 

  1. 1.       Pentingnya amandemen UUD 1945

Amandemen UUD 1945 merupakan salah satu tuntutan Reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah :

-          untuk menciptakan kehidupan bernegara yang lebih baik.

-          untuk mencegah penyimpangan penyelenggaraan negara akibat kelemahan konstitusi yang dapat menimbulkan multitafsir.

-          untuk menjamin kepastian hukum (khususnya ketatanegaraan) dan kehidupan demokrasi yang lebih baik.

 

  1. 2.       Sikap positif terhadap hasil amandemen UUD 1945

Dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, diharapkan tercipta hal-hal berikut :

  1. Adanya kepastian hukum dan sistem ketatanegaraan
  2. Kedaulatan kembali berada di tangan rakyat
  3. Terciptanya keseimbangan antara kekuasaan Eksekutif (Presiden)dan kekuasaan Legislatif (DPR)
  4. Lebih terjaminnya Hak Asasi Manusia (HAM)
  5. Terwujudnya pemerintah yang demokratis

 

  1. 3.       Pengaruh amandemen terhadap sistem pemerintahan dan hak asasi manusia

Hasil-hasil perubahan UUD 1945 menunjukkan adanya penyempurnaan kelembagaan negara, jaminan dan perlindungan HAM dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis. Hasil-hasil perubahan tersebut telah melahirkan peningkatan pelaksanaan kedaulatan rakyat, utamanya dalam pemilihan Presiden dan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat, serta periode masa jabatan Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah menjadi maksimal dua kali masa jabatan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, Presiden, MA, MK, DPD dan KY.

 

 

BAB III

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

 

  1. A.        Tata Urutan Peraturan Perundangan Nasional

 

  1. 1.       Kedudukan UUD 1945 dalam system peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar  1945 merupakan hukum dasar tertulis negara RI  dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, menurut Miriam Budiardjo, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan undang-undang lainnya, hal ini dikarenakan :

  1. UUD dibentuk menurut suatu cara istimewa yang berbeda dengan pembentukan UU biasa
  2. UUD dibuat secara istimewa untuk itu dianggap sesuatu yang luhur
  3. UUD adalah piagam yang menyatakan cita-cita bangsa Indonesia dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa
  4. UUD memuat garis besar tentang dasar dan tujuan negara

 

  1. 2.       Fungsi peraturan perundang-undangan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan berfungsi, antara lain sebagai berikut:

  1. sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi ­peraturan untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum ­sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga ­terjamin rasa keadilan dan kebenaran.
  2. sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebabagi ­warga negara dan warga masyarakat
  3. untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;
  4. untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis .
  5. untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.
  6. untuk memberikan perlindungan atas hak ­asasi manusia.

 

  1. 3.       Tata urutan peraturan perundang-undangan

Tata urutan peraturan perundang-undangan  diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI . Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1)      Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

2)      Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)

3)      Undang Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)

4)      Peraturan Pemerintah (PP)

5)      Peraturan Presiden (Perpres)

6)      Peraturan Daerah Propinsi (Perda Propinsi)

7)      Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

 

Penjelasan lebih lanjut mengenai urutan perundangan-undangan ini adalah sebagai berikut:

 

1)      UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Menurut. L.J. van Apeldom, Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi. Sementara itu E.C.S. Wade menyatakan, bahwa Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Miriam Budiardjo, menyatakan bahwa Undang­Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah UUD dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar.

 

2)      Undang-Undang

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUD 1945. Yang berwenang membuat UU adalah DPR bersama Presiden. Adapun kriteria agar suatu masalah diatur dengan UU antara lain :

a)      UU dibentuk atas perintah ketentuan UUD 1945,

b)      UU dibentuk atas perintah Ketetapan MPR,

c)       UU dibentuk atas perintah ketentuan UU terdahulu,

d)      UU dibentuk dalam rangka mencabut, mengubah dan menambah UU yang sudah ada,

e)      UU dibentuk karena berkaitan dengan hak sasai manusia,

f)       UU dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepentingan orang banyak.

 

3)      Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah pengannti Undang-Undang (PERPU) dibentuk oleh presiden tanpa terlebih dahulu rnendapat persetujuan DPR. Hal ini dikarenakan PERPU dibuat dalam keadaan "darurat" dalam arti persoalan yang muncul harus segera ditindaklanjuti. Namun demikian pada akhirnya PERPU tersebut harus diajukan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Jadi bukan berarti presiden dapat seenaknya mengeluarkan PERPU, karena pada  akhirnya harus diajukan kepada DPR pada persidangan berikutnya. Sebagai lembaga legislative  DPR dapat menerima atau menolak PERPU yang diajukan Presiden tersebut, konsekwensinya kalau PERPU tersebut ditolak, harus dicabut, dengan kata lain harus dinyakan tidak berlaku lagi

 

4)      Peraturan Pemerintah (PP)

Untuk melaksanakan suatu undang-undang, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah. Jadi peraturan pemerintah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan  dari suatu undang-undang. Adapun kriteria untuk dikeluarkannya Peratura Pemerintah adalah sebagai berikut :

-          PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya UU induknya,

-          PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana. jika UU induknya tidak mencantumkan sanksi pidana,

-          PP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan UU induknya.

-          PP dapat dibentuk meskipun UU yang bersangkutan tidak menyebut  ­secara tegas, asal PP tersebut untuk melaksanakan UU,

 

5)      Peraturan Presiden

Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk Presiden berdasarkan pasal 4 UUD 1945. Dilihat dari sifatnya Peraturan Presiden ada dua macam, yaitu yang bersifat pengaturan dan yang bersifat penetapan. Yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Presiden yang bersifat pengaturan.

Dibandingkan dengan Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden dapat dibuat. baik dalam rangka melaksanakan UUD 1945, TAP MPR, UU, maupun PP. Sedangkan PP terbatas hanya untuk melaksanakan UU saja.

 

6)      Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah daerah Propinsi dan daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota. Masuknya Peraturan Daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang­undangan yang lebih tinggi. Selain itu Peraturan daerah ini juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah. Dengan demikian kalau Peraturan Daerah terse but dibuat sesuai kebutuhan daerah, dimungkinkan Perda yang berlaku di suatu daerah KabupatenlKota belum tentu diberlakukan di daerah kabupaten/ kota lain.

Materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang­undangan yang lebih tinggi.

 

  1. B.        Proses Pembuatan Peraturan Perundangan Nasional

 

  1. 1.       Proses pembuatan Undang-Undang

Dalam membahas proses penyusunan perundang-undangan, kita akan memfokuskan pada proses pembentukan Undang-Undang.

Undang-undang adalah peraturan perundangan, yang dalam pembentukannya Presiden harus mendapat persetujuan DPR. Ketentuan tersebut diatur dalam UUD 1945 Pasal 5 Ayat 1 "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", Pasal 20 Ayat 1 "DPR memegang kekuasaan membentuk UU" dan Pasal 20 Ayat 2 "Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama" .

Dalam pembentukan suatu undang-undang, sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2004, maka tahap-tahapnya meliputi:

  1. RUU yang diajukan presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen, sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
  2. RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh DPR
  3. RUU yang berasal dari DPD dapat diajukan kepada DPR
  4. RUU yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR
  5. DPR membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.
  6. RUU yang berasal dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden
  7. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima.
  8. Apabila dalam satu masa sidang, DPR dan Presiden menyampaikan RUU dengan materi yang sama, maka yang dibahas adalah RUU yang disampaikan DPR, sedangkan RUU yang disampaikan presiden dipakai sebagai pembanding.
  9. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden Menteri yang ditugasi.
  10. Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya pada rapat komisi panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislatif
  11. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
  12. Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
  13. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU, penyampaian tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
  14. Presiden membubuhkan tangan tangan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU disetujui bersama oleh DPR dan presiden.
  15. Bila RUU yang telah disetujui bersama, dalam waktu 30 hari tidak ditandangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Adapun rumusan kalimat pengesahannya adalah:  UU ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945.
  16. Peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

1)      Lembaran Negara RI

2)      Berita Negara RI

3)      Lembaran Daerah; atau

4)      Berita Daerah

  1. Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI, meliputi :

1)      UU/PERPU

2)      Peraturan Pemerintah

3)      Peraturan Presiden mengenai; pengesahan perjanjian antara negara RI dan negara lain atau badan intemasional ; dan pernyataan keadaan bahaya

  1. Tambahan Lembaran Negara RI memuat penjelasan peraturan perundan-undangan yang dimuat dalam LNRI
  2. Tambahan Berita Negara RI memuat penjelasan peraturan perundang-undangan  yang dimuat dalam Berita Negara RI.

 

  1. 2.       Proses pembuatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan peraturan untuk rmelaksanakan aturan hukum di atasnya dan rnenampung kondisi khusus· daerah yang bersangkutan. Sebelum menjadi  Peraturan Daerah (Perda), terlebih dahulu diproses di lembaga legislatif daerah yakni di DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota.

Dalam  proses pernbuatan perda pertarna kali, gubernur mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk nendapatkan pengesahan dari DPRD 'provinsi, dan diajukan oleh bupati atau wali kota jika Raperda kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan dari DPRD kabupaten/kota. Raperda tersebut kemudian dibahas secara bersama-sama antara gubernur dan DPRD provinsi, atau antara bupati/wali kota bersama dengan DPRD kabupaten/kota. Selain itu di tingkat desa/kelurahan juga dimungkinkan dibuat aturan-aturan. Peraturan desa dibuat oleh lurah bersarna dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) atau badan yang setingkat. Tata cara pembuatan peraturan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

 

  1. C.        Mentaati Peraturan Perundangan Nasional

 

  1. 1.       Kewajiban warga negara terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ini mengandung arti bahwa setiap warga negara wajib :

  1. Mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut dengan penuh tanggungjawab dan konsekuen
  3. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan
  4. Mewujudkan ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat masing-masing

 

  1. 2.       Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Ketaatan adalah sikap patuh terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku dengan penuh kesadaran, keiklasan, tanpa ada paksaan dari siapapun. Contoh ketaatan terhadap peraturan perundangan :

-          Membayar pajak tepak pada waktunya (UU tentang pajak)

-          Mematuhi aturan lalulintas (UU tentang ALJR)

-          Tidak melakukan korupsi (UU tentang TPK)

-          Tidak membuang sampah sembarangan (Perda tentang Lingkungan hidup)

-          Tidak mengkonsumsi narkoba (UU tentang narkotika)

-          Dll

 

  1. D.        Pemberantasan  Korupsi

 

  1. 1.       Pengertian Korupsi

-          Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara (pasal 2 (1) UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi)

-          Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dll) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

-          Korupsi adalah perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Prof R Subekti SH)

-          KKN (Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme) :

ü  Korupsi artinya penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan

ü  Kolusi  artinya kerjasama atau persekongkolan secara diam-diam untuk maksud tidak terpuji

ü  Nepotisme artinya tindakan memilih kerabat sendiri,  teman atau sahabat atau kecenderungan untuk mengutamakan sanak saudara atau teman dalam menduduki jabatan dalam suatu pemerintahan atau perusahaan.

 

  1. 2.       Contoh-contoh tindakan korupsi di daerah

-          Penyuapan;

memberikan sejumlah uang kepada pejabat atau aparatur pemerintah, agar urusan/kepentingan terselesaikan dengan cepat, walaupun kurang memenuhi syarat

-          Komersialisasi jabatan;

menggunakan jabatan demi keuntungan financial (keuangan)

-          Pungutan liar (Pungli);

melakukan pungutan-pungutan di luar ketentuan yang berlaku

-          Jual beli suara dalam pemilu

memberikan sejumlah uang (money politics) dalam pemilu

-          Memperbesar harga dari yang sebenarnya;

menaikan harga barang (mark-up) yang dibeli pemerintah, agar mendapatkan keuntungan pribadi

 

  1. 3.       Upaya pemberantasan korupsi
    1. Upaya pencegahan (preventif)

1)      Memasukan pendidikan tentang Tindak Pidana Korupsi pada kurikulum sekolah

2)      Melakukan penyuluhan tentang pentingnya seseorang memiliki iman yang kuat dan hati yang bersih

3)      Memberikan bimbingan dan keteladan dalam bersikap jujur dan adil

4)      Penyosialisasian peraturan perundangan tentang Tindak Pidana Korupsi kepada masyarakat

  1. Upaya penindakan (kuratif)

1)      Adanya ketegasan dari aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman kepada para koruptor

2)      Memberikan hukuman yang seberat-beratnya terhadap para koruptor (pelaku tindakan korupsi) untuk memberikan efek jera

3)      Menyita dan mengembalikan harta kekayaan hasil korupsi kepada negara serta memiskinkan para koruptor

 

  1. E.         Instrumen Anti Korupsi

 

  1. 1.       Pengertian anti korupsi

Anti korupsi adalah suatu sikap dan perbuatan yang menolak dan/atau berjuang untuk mencegah dan memberantas segala tindak pidana korupsi.

 

  1. 2.       Landasan hukum pemberantasan korupsi
    1. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    2. UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
    3. UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

 

  1. 3.       Contoh dukungan terhadap pemberantasan korupsi

Wujud dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan dibentuknya lembaga –lembaga antikorupsi, baik yang dibentuk oleh negara seperti KPK atau yang dibentuk oleh masyarakat seperti ICW atau GerAK.

  1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun

  1. Indonesia Corruption Watch (ICW)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan pengawasan serta informasi dan pengaduan terhadap dugaan adanya tindak pidana korupsi.

  1. Gerakan Anti Korupsi (GerAK)

Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberdayakan masyarakat agar memiliki keberanian dan kepeduliaan terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

BAB IV

DEMOKRASI PANCASILA

 

  1. A.        Hakikat Demokrasi

 

  1. 1.       Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratein/kratos yang berarti memerintah/pemerintahan.  Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yaitu  pemerintahan dari  rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.  Menurut Abraham Lincoln (Mantan Presiden AS) : Democracy is the government from the people, by the people and for the people. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) :

-         Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisifasi)

-          Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara

 

  1. 2.       Sejarah Perkembangan Demokrasi

Sistem demokrasi yang terdapat di negara-kota (city state)· Yunani Kuno (abad ke-6 ) merupakan demokrasi langsung (direct democracy) yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya) serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara-kota). Lagipula, ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari penduduk.  Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi tidak berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy).

Selanjutnya, di Eropa selama berabad-abad sistem pemerintahan sebagian besar adalah Monarchi Absolut. Awal timbulnya demokrasi  ditandai dengan munculnya Magna Charta (Piagam Besar) (1215) di Inggris. Magna Charta merupakan semacam kontrak  antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Biarpun piagam ini lahir dalam suasana feodal dan tidak berlaku untuk rakyat jelata, namun dianggap sebagai tonggak dalam perkembangan gagasan demokrasi.

Sesudah berakhirnya Abad Pertengahan antara 1500-1700 lahirlah negara-negara Monarcchi. Raja-raja absolut menganggap dirinya berhak atas takhtanya berdasarkan konsep ”Hak Suci Raja” (Divine Right of Kings). Raja-raja yang terkenal di  Spanyol ialah Isabella dan Ferdinand (1479- 1516). di Prancis  raja-raja Bourbon dan sebagainya. Kecaman-kecaman dilontarkan terhadap gagasan absolutisme mendapat dukungan kuat dari golongan menengah (middle class) yang mulai berpengaruh berkat majunya kedudukan ekonomi serta mutu pendidikan.

 Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasar  suatu teori rasionalistis, yang umumnya dikenal sebagai social-contract (kontrak sosiaI). Salah satu azas dari gagasan kontral sosial ialah bahwa dunia dikuasai oleh hukum yang timbul (nature) yang mengandung prinsip-prinsip keadilan yang universal: artinya berlaku untuk semua waktu serta semua manusia, apakah dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Hukum ini dinamakan Natural Law (Hukum Alam, ius  naturale). Unsur universalisme inilah yang diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak sosial beranggapan bahwa hubungan antara raja dan rakyat didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah fihak. Kontrak sosial menentukan di satu fihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di mana rakyat dapat menikmati hak-hak alamnya (natural rights) dengan aman. Di pihak lain rakyat akan mentaati pemerintahan raja asal  hak-hak alam itu terjamin.

Pada hakekatnya teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filsuf-filsuf yang mencetuskan gagasan . ini antara lain John Locke dari Inggris (I632-1704) da Montesquieu dari Perancis (1689-) 755). Menurut John Locke:  hak-hak politik mencakup hak atas hidup, atas kebebasan dan hak untuk memiliki (life, liberty and property). Montesquieu mencoba menyusun suatu sistem yang dapat menjamin hak-hak politik itu, yang kemudian dikenal dengan istilah Trias Politica : Eksekutif, Legislatif dan Yudicatif

Sebagai akibat dari pergolakan yang tersebut di atas tadi maka pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkrit sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas azas-azas kemerdekaan individu, kesamaan hak (equal rights) serta hak pilih untuk semua warganegara (universal suffrage)

Dalam abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 lahirlah gagasan mengenai demokrasi konstitusional.  AhIi ­hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant (1724-1804) dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan ahli Anglo Saxon seperti A.V. Dicey memakai istilah Rule of Law. Oleh Stahl disebut empat Unsur­ Rechtsstaat (negara demokrasi yang berdasarkan hukum) dalam arti klasik, yaitu:

1)     Adanya perlindungan hak-hak manusia

2)     Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak- hak itu

3)     Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan

4)     Peradilan administrasi dalam perselisihan.

 

  1. 3.       Macam-Macam Demokrasi

Beberapa macam demokrasi yang berkembang di dunia, antara lain:

1)     Demokrasi Parlementer

Di dalam sistem parlementer, kekuasaan legislatif terletak di atas kekuasaan eksekutif. Oleh karena itu, menteri-menteri kabinet harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada Dewan/DPR/Senat. Pemerintah setiap saat dapat dijatuhkan oleh Dewan/DPR/Senat dengan mosi tidak percaya.

2)     Demokrasi Liberal

Dalam sistem liberal, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dipisahkan (sparate of power ). Kepala negara/presiden langsung dipilih oleh rakyat (contoh Amerika Serikat). Dalam demokrasi liberal pemerintah dipegang oleh partai yang menang dalam pemilihan umum, sedangkan partai yang kalah menjadi pihak oposisi.

3)  Demokrasi  Sosialis

Demokrasi ini terdapat dalam negara-negara komunis yang totaliter. Lembaga-lembaga demokrasi pada umumnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kekuasaan ada di tangan sekelompok kecil pimpinan partai komunis. Mereka ini yang memegang dan mempergunakan kekuasaan menurut ideologi totaliter komunis: Dalam demokrasi rakyat, pada dasarnya rakyat tidak memperoleh hak yang lazimnya di dapat dalam sistem demokrasi lainnya.

4)  Demokrasi  Terpimpin

Demokrasi yang dikendalikan oleh seorang pemimpin/Presiden. Pemimpin yang kuat akan mengendalikan semua kekuatan  politik, sehingga keberadaan negara akan terjamin. Dalam demokrasi terpimpin , kehendak Presiden sebagai pemimpin itulah yang berlaku. Presiden  mendominasi kehidupan politik, peran partai politik sangat terbatas, Parlemen (MPRS dan DPR-GR) lemah.

5)  Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Demokrasi Pancasila sangat diharapkan adanya musyawarah untuk mufakat. Akan tetapi, bila tidak tercapai mufakat, pengambilan keputusan dapat ditempuh melalui pemungutan suara terbanyak  (Pasal 2, Ayat (3), UUD 1945). Dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Domiinasi mayoritas adalah kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok yang kecil. Tirani minoritas adalah kelompok kecil yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok besar.

Keunggulan demokrasi Pancasila dibanding dengan demokrasi lainnya sebagai berikut.

a)      Adanyaa penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak-hak minoritas tidak akan diabaikan.

b)      Mendahulukan kepentingan rakyat, dalam hal ini hak rakyat diakui dan dihargai.

c)       Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, dan baru kemudaian menggunakan suara terbanyak

d)      Kebenaran dan keadilan selalu dijunjung tinggi.

e)      Mengutamakan kejujuran dan iktikad baik.

 

Demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia:

-          Demokrasi Parlementer (1945-1959)

-          Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ; orde lama

-          Demokrasi  Pancasila (1965-1998) ; orde baru

-          Demokrasi Pancasila (1998 – sekarang) ; orde Reformasi

Sedangkan dilihat dari pelaksanaannya  dikenal ada dua macam demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung (perwakilan).

1)      Demokrasi langsung, adalah suatu sistem demokrasi yang melibatkan seluruh rakyatnya dalam membicarakan atau menentukan segala unsur negara secara langsung. Demokrasi langsung pernah dipraktikan pada zaman Yunani kuno; yaitu beberapa negara kota (Polis) di Athena. Demokrasi yang pertama di dunia ini mampu melaksanakan demokrasi langsung dengan suatu majelis yang mungkin terdiri dari 5000 sampai 6000 orang dan berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan demokrasi langsung.      

 

2)      Demokrasi tidak langsung atau perwakilan, adalah suatu sisitem demokrasi yang dalam menyalurkan aspirasinya, rakyat memilih wakil-wakil untuk duduk dalam suatu lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat. Lembaga ini dipilih dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena itu dalam demokrasi tidak langsung semua rakyat turut serta dalam membicarakan dan menetapkan kebijakan tentang persoalan-persoalan negara.

 

  1. 4.       Prinsip-Prinsip Demokrasi

Negara/pemerintahan yang demokrasi memiliki dua asas pokok, yaitu:

1)      Pengakuan akan hakekat dan martabat manusia, misalnya perlindungan dari pemerintah terhadap  hak asasi manusia demi kepentingan bersama;

2)      Pengakuan peran serta rakyat dalam pemerintahan, misalnya hak rakyat memilih wakil-wakil rakyat secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Sedangkan ciri kehidupan masyarakat yang demokratis di bawah Rule of Law menurut Miriam Budiardjo (1986) adalah:

a)      adanya perlindungan konstitusional, dengan pengertian, bahwa konstitusi, selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk mempereh perlindungan atas perlindungan at as hak-hak yang dijamin,

b)      adanya kehakiman yang bebas dan tidak memihak

c)       adanya pemililihan umum yang bebas,

d)      adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat,

e)      adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi, dan

f)       adanyan pendidikan kewarganegaraan (civic  education).

Pandangan lain dikemukakan oleh Lyman Tower Sargent (1987:29), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah:

a)      Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik,

b)      Tingkat persamaan hak di antara warga negara,

c)       Tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan pada atau dipertahankan dan h warga negara,

d)      Sistem perwakilan, dan

e)      Sistem pemilihan dan ketentuan mayoritas.

Lalu bagaimana ciri negara yang demokratis? Sebuah negara demokratis selain harus mengembangkan ciri-ciri atau prinsip di atas; negara demokratis harus memiliki ciri-ciri:

1)      Adanya pandangan, bahwa warga negara (rakyat) harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.

2)      Adanya persamaan hak.

3)      Adanya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan atau dipertahankan dan dimiliki oleh warga negara.

4)      Adanya sistem perwakilan.

5)      Adanya sistem pemilihan umum.

 

Prinsip-prinsip  dasar demokrasi Pancasila, yaitu :

 

a)      Pemerintah berdasarkan konstitusi

b)      Pemilu yang bebas, jujur dan adil

c)       Hak Asasi Manusia dijamin

d)      Persamaan kedudukan di depan hukum

e)      Peradilan yang bebas dan tidak memihak

f)       Kebebasan berserikat/berorganisasi dan mengeluarkan pendapat

g)      Kebebasan pers/media massa

 

  1. 5.       Landasan Hukum Demokrasi Pancasila

Secara yuridis pelaksanaan demokrasi di Indonesia merupakan implementasi sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 terutama dalam rangka penerapan konsep ”kedaulatan berada di tangan rakyat.”  Oleh karena itu yang menjadi landasan pokok pelaksanaan Demokrasi di Indonesia adalah:

  1. Pancasila, sila Ke-4

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan

 

  1. Pembukaan UUD 1945

Alinea keempat yang menyatakan bahwa; ” .... maka disusunlah kemerdekaaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

  1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Landasan lainnya adalah :

-          Pasal 28 UUD 1945

”Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

-          Pasal 28E UUD 1945 ayat 3

”Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

 

  1. B.        Pentingnya Kehidupan Demokratis

 

  1. 1.       Pentingnya Kehidupan yang Demokratis

Untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila kita terlebih dahulu harus memahami nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang perlu dikembangankan dalam suatu masyarakat yang demokratis menurut Henry B. Mayo (dalam Miriam Budiardjo; 1986:62-63) adalah  sebagai berikut;

1)      Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.

2)      Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.

3)      Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

4)      Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

5)      Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

6)      Menjamin tegaknya keadilan.

 

  1. 2.       Demokrasi dalam Kehidupan Politik

Oleh karena Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan maka kebijakan  dijalankan oleh para wakil rakyat dalam menetapkan berbagai kebijakan pemerintahan dalam bentuk peraturan perundangan.

Dalam melakukan tugasnya, para wakil rakyat harus mampu memikirkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan anekaragam kepentingan rakyat agar keputusan-keputusan yang diambilnya benar-benar mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan bersama.

Tentu tidak hanya wakil rakyat yang harus menjalankan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugasnya. Semua penyelenggara negara (para penegak hukum, presiden, wakil presiden, para menteri, para anggota DPR, para anggota BPK, dan seluruh aparat pemerintahan lain, baik di pusat maupun di daerah) wajib menjalankan atau menunaikan tugasnya dengan penuh hikmat kebijaksanaan.

Demokrasi dalam kehidupan politik dapat dilakukan dan diterapkan dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu). Hal ini dikarenakan Pemilu :

-       Wujud pelaksanaan demokrasi

-       Wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat

-       Wujud pelaksanaan hak politik warga

-       Partisipasi rakyat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

-       Pemilihan kepemimpinan yang wajar, demokratis dan aman

-       Menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

-       Sarana mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional

 

  1. 3.       Demokrasi dalam Kehidupan Ekonomi

Pancasila dan UUD 1945 menggariskan dua prinsip pokok demokrasi ekonomi. Prinsip itu adalah sebagai berikut.

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar semangat kekeluargaan.

2)      Segala hal yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Dua prinsip pokok ini menunjukkan bahwa kemakmuran seluruh rakyat harus menjadi tujuan utama pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam bidang ekonomi Oleh karena itu, tidak diperbolehkan seorang pun menguasai bidang-bidang ekonomi yang menguasai hajat (kepentingan) orang banyak. Perlulah digariskan pemerataan kesempatan-kesempatan ekonomi dan kesejahteraan bagi setiap warga bangsa ini. Itu semua hanya bisa dicapai apabila semua pihak menggunakannya  sebagai pedoman dalam bersikap maupun berkiprah dalam perekonomian bangsa dan  negara Indonesia.

 

  1. C.        Sikap Positif Terhadap Pelaksanaan Demokrasi

 

  1. 1.       Nilai Lebih Budaya Demokrasi

Dalam kehidupan bermasyarakat, Demokrasi Pancasila menggariskan penting ”hikmat kebijaksanaan" sebagai penuntun hubungan  antar manusia Indonesia dengan bangsa lain.

Dengan demikian, bukan hanya wakil rakyat atau pejabat/aparat pemerintah yang dituntut untuk selalu mengunakan hikmat kebijaksanaan dalam mengurus kepentingan bersama. Seluruh bangsa Indonessia baik anak dan orang tua dalam keluarga, warga dan pengurus RT dan RW, murid, guru, kepala sekolah dan warga sekolah lainnya di sekolah, maupun kemasyarakatan, partai politik, instansi pemerintah, perusahaan, Dewan Perwakilan Rakyat, untuk dituntut melakukannya.

Bagaimana kita mampu selalu bertindak bijaksana dalam berbagai aspek Demokrasi Pancasila? Syarat utama agar kita mampu bertindak bijaksana adalah meyakini prinsip bahwa pada hakikatnya setiap orang memiliki harkat dan martabatnya yang sama. Dengan prinsip itu, kita dapat memberikan perlakuan dan penghormatan yang sama bagi setiap orang. Oleh karena prinsip persamaan kedudukan haruslah dijunjung tinggi. ­

Dengan memegang teguh prinsip tersebut, kita menjadi lebih mampu untuk mengendalikan diri agar tidak bertindak, bersikap maupun bertutur kata secara tidak bijaksana. Kita pun akan mampu untuk lebih bertenggang rasa dengan orang lain.

Kebijaksanaan hendaknya dijunjung tinggi baik dalam hubungan sosial antar warga masyarakat, dan dalam penyelenggarakan kehidupan politik, maupun ekonomi negara. Dalam penyelenggaraan kehidupan politik, apabila tidak ada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya, maka kehidupan politik akan kacau. Semua orang akan menghalalkan segala cara untuk men­dapatkan dan menggunakan kekuasaan yang ada.

Begitu pula dalam bidang ekonomi. Akan terjadi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan tindak kejahatan ekonomi lain pun akan bermunculan bila tidak ada kebijaksanaan yang melingkupinya. Prinsip kebijaksanaan sangat penting dalam pengelolaan hidup berbangsa dan bernegara. Kebijaksanaan menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Kebijaksanaan itu hendaknya dilandasi oleh sikap menghormati persamaan harkat dan martabat sesamanya dan tenggang rasa dengan orang lain.

Dengan mengakui persamaan kedudukan orang lain, kita akan selalu memikirkan, mempertimbangkan, dan memperhatikan kepentingan orang lain pada saat menangani masalah bersama. Bahkan dalam menjalani hidup pribadipun, kita terdorong untuk melakukan hal yang sama.

 

  1. 2.       Contoh Sikap Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat

Untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya mengamalkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Adapun bentuk-bentuk pengamalan yang dapat kita lakukan antara lain sebagai berikut.

1)      Sebagai warga negara dan warga masyarakat, kita hendaknya menyadari setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

2)      Kita hendaknya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.

3)      Kita hendaknya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama .

4)      Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.

5)      Kita hendaknya menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.

6)      Kita hendaknya dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah.

7)      Kita hendaknya menyadari bahwa di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan.

8)      Kita hendaknya menyadari bahwa musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

9)      Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

 

 

 

 

BAB V

KEDAULATAN

 

  1. A.        Makna Kedaulatan Rakyat

 

  1. 1.         Pengertian Kedaulatan

Kedaulatan berasal dari kata "daulat" daulat dalam bahasa Arab artinya "kekuasaan atau dinasti pemerintahan". Dan masih ada arti kedaulatan dalam bahasa-bahasa yang lainnya misalnnya ;  Istilah dari bahasa Inggris (SOUVERIGNITY), Perancis   (SOUVERAINETE),  Italia    (SOVRANSI), Latin (SUPERAMUS)

Makna dari istilah-istilah di atas kesemuanya memiliki arti "tertinggi". Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain  atau kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam suatu Negara.

Pada dasarnya, kedaulatan mempunyai empat sifat, antara lain :

1)    Permanen, artinya kedaulatan itu bersifat tetap dan akan ada selama suatu negara masih berdiri

2)    Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi

3)    Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi, merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara

4)    Tidak Terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun.

 

  1. 2.         Pengertian Kedaulatan Rakyat

 

Kedaulatan rakyat berati bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak ditangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa, mengatur dan menentukan berlangsungnya  kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : ”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

Di negara-negara demokrasi masa kini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Artinya rakyat memiliki kekuasaan menentukan bagaimana suatu negara di kelola. Tetapi dalam perwujudannya rakyat memberikan mandat kepada orang-orang yang dipilihnya melalui pemilihan umum.

 

  1. 3.         Pengertian Kedaulatan Keluar dan Kedalam

Menurut Jean Bodin (1500 - 1590), Ada dua jenis kedaulatan yaitu:

  1. Kedaulatan ke dalam (intern),

yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur dan menjalankan organisasi negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara tersebut, dan rakyat harus patuh dan tunduk dengan apa yang digariskan pemerintah. Pemerintah berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya, tanpa campur tangan negara lain.

  1. Kedaulatan ke luar (ekstern),

 yaitu kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain serta mempertahankan wilayah dari berbagai ancaman dari luar. Negara berhak mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara lain guna kepentingan nasionalnya.,

 

  1. 4.         Macam-macam Teori Kedaulatan

Terdapat beberapa teori kedaulatan yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan, antara lain sebagai berikut.

1) Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan yang tertinggi dari Tuhan. Menurut teori ini, sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat di alam semesta berasal dari Tuhan.

Kedaulatan dalam suatu negara yang dilaksanakan oleh pemerintah negara juga berasal dari Tuhan. Negara dan pemerintahan mendapat kekuasaan dari Tuhan karena tokoh-tokoh negara itu, secara kodrati telah ditetapkan menjadi pemimpin negara. Mereka berperan sebagai wakil Tuhan. Raja misalnya, bertugas memimpin rakyatnya untuk mencapai suatu cita-cita. Oleh karena itu, kepemimpinan dan kekuasaan harus berpusat di tangan raja.

Teori kedaulatan Tuhan umumnya dianut oleh raja-raja yang mengakui sebagai keturunan dewa. Misalnya, raja-raja Mesir kuno, Kaisar Jepang, dan Kaisar Cina. Raja-raja di Jawa pada zaman Hindu, juga menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa Wisnu. Pelopor¬pelopor teori kedaulatan Tuhan, antara lain adalah Augustinus, Thomas Aquino, dan Friedrich Julius Stahl.

2) Teori kedaulatan Raja

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi  terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Raja merupakan bayangan dari Tuhan. Agar negara kuat, raja  harus berkuasa mutlak dan tidak terbatas. Dalam teori kedaulatan raja, posisi raja selalu berada di atas undang-undang.  Rakyat harus rela menyerahkan hak asasinya dan kekuasaannya secara mutlak kepada raja.

Peletak dasar teori kedaulatan raja, antara lain Nicollo Machiavelli, Jean Bodin,  Thomas Hobbes, dan Hegel. Nicollo Machiavelli mengajarkan, bahwa negara yang kuat haruslah dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kedaulatan tidak terbatas atau mutlak. Dengan demikian, raja dapat melaksanakan cita-cita negara sepenuhnya. Raja hanya bertanggung jawab kepada  dirinya sendiri atau kepada Tuhan.

Raja tidak tunduk kepada konstitusi, walaupun disahkan oleh dirinya sendiri. Raja juga tidak bertanggung jawab kepada hukum moral yang bersumber dari Tuhan, karena raja melaksanakan kewajibannya untuk rakyat atas nama Tuhan.

3) Teori kedaulatan rakyat

Teori kedaulatan rakyat, yaitu teori yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyat, sebab yang benar-benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat.

Sumber ajaran kedaulatan rakyat ialah ajaran demokrasi yang telah dirintis sejak jaman Yunani oleh Solon. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani, demos (rakyat) dan kratein (memerintah) atau kratos (pemerintah). Jadi, demokrasi mengandung pengertian pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk,rakyat.

Rakyat merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu melalui perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Penguasa dipilih dan ditentukan atas dasar kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk di dalam pemerintahan. Pemerintah yang berkuasa harus mengembalikan hak-hak sipil kepada warganya."

Pelopor teori kedaulatan rakyat

a)      J.J. Rousseau, berpendapat ,bahwa negara dibentuk oleh kemauan rakyat secara  sukarela.  Kemauan rakyat untuk membentuk negara itu disebut kontrak sosial. Rousseau juga berpendapat bahwa negara yang terbentuk melalui perjanjian masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan.

b)      Montesquieu, beranggapan bahwa kehidupan bernegara dapat teratur dengan baik, sebaiknya kekuasaan dibagi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajarannya dikenal dengan istilah Trias Politika

c)       John Locke, berpendapat bahwa manusia mempunyai hak pokok, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik.

Selain itu, John Locke juga mengajarkan asas-asas terbentuknya negara adalah sebagai berikut.

a)      Pactum unionis, yakni perjanjian antar individu untuk membentuk negara;

b)      Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dengan negara yang dibentuk itu. Artinya, individu memberikan mandat kepada negara atau pemerintah selama pemerintah berdasarkan konstitusi atau undang-undang negara.

Dalam negara yang menganut teori kedaulatan rakyat terdapat ciri-ciri sebagai berikut.

a)      Adanya lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat sebagai badan atau majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat,

b)      Untuk mengangkat dan menetapkan anggota majelis tersebut, pemilihan dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu. Rakyat yang telah dewasa secara bebas dan rahasia memilih wakil atau partai yang disenangi atau dipercayai.

c)       Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan perwakilan rakyat, yang bertugas mengawasi pemerintah.

d)      Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang negara.

4) Teori kedaulatan negara

Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber atau asal  kekuasaan yang dinamakan kedaulatan itu ialah negara. Negara sebagai lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa, dengan sendirinya memiliki kekuasaan. Jadi, kekuasaan negara ialah kedaulatan negara yang timbul bersamaan dengan berdirinya negara.

Teori kedaulatan negara yang bersifat absolut dan mutlak ini berdasarkan pandangan bahwa negara adalah penjelmaan Tuhan. Hegel mengajarkan bahwa negara dianggap suci karena . sesungguhnya negara adalah penjelmaan kehendak Tuhan. Negara mewarisi kekuasaan yang bersumber dari Tuhan. Berdasarkan teori kedaulatan negara, pemerintah adalah pelaksana tunggal kekuasaan negara. Teari ini dianggap sebagai sebuah ajaran yang paling absolut sejak zaman Plato hingga Hitler-Stalin.

Negaralah yang menciptakan hukum dan negara tidak wajib tunduk pada hukum. Namun karena negara abstrak, kekuasaan diserahkan kepada raja atas nama negara. Peletak dasar teori kedaulatan negara, antara lain Paul Laban, George Jellinek, dan Hegel.

5) Teori kedaulatan hukum

Teori kedaulatan hukum, yaitu paham yang tidak disetujui oleh paham kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum. Hal ini berarti, bahwa yang berdaulat adalah lembaga atau orang yang berwenang mengeluarkan perintah atau larangan yang mengikat semua warga negara. Lembaga yang dimaksud adalah pemerintah dalam arti luas. Di Indonesia, lembaga itu adalah presiden bersama para menteri sebagai pembantunya dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di Inggris, lembaga itu adalah raja bersama parlemen.

Berdasarkan pemikiran teori ini, hukum membimbing kekuasaan pemerintahan. Yang dimaksud dengan hukum menurut teori ini ialah hukum yang tertulis (undang-undang dasar negara dan peraturan perundangan lainnya) dan hukum yang tidak tertulis (convensi). Pelopor teori kedaulatan hukum, antara lain Immanuel Kant, H. Krable, dan Leon Dubuit.

 

  1. 5.         Kedaulatan yang dianut Bangsa Indonesia dan Dasar Hukumnya

 

Kalau kita  lihat dari kelima teori kedaulatan diatas, maka kedaulatan yang dianut oleh Bangsa Indonesia adalah :

1)        Teori Kedaulatan Rakyat, yaitu bahwa rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : ”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

2)        Teori Kedaulatan Hukum, yaitu bahwa hukumlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, artinya bahwa semua warga negara sama kedudukannya didalam hukum, hal ini sesuai deangan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 : “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

 

  1. B.        Sistem Pemerintahan Indonesia

 

  1. 1.       Pengertian Sistem Pemerintahan

 

-

 

  1. 2.       Macam-Macam Sistem Pemerintahan

Ada dua jenis sistem pemerintahan yang terkenal dalam ilmu negara, yakni sistem parlementer dan sistem presidensiil.

a)      Sistem Parlementer

Perdana menteri merupakan kepala pemerintahan, presiden hanya sebagai kepala negara. Kepala negara dapat juga berupa raja, kaisar yang memperoleh hak waris secara turun-temurun. Pemegang kekuasaan eksekutif dalam negara adalah perdana menteri. Perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya. Negara yang menganut sistem ini di antaranya Inggris, India, Pakistan, Ukraina, dan Jepang.

 

b)      Sistem Presidensiil

Pada sistem presidensiil, kepala negara dan kepala pemerintah pegang oleh presiden. Ini berarti presiden memegang kekuasaan eksekutif dalam negara. Menteri¬menteri negara diangkat dan ditunjuk oleh presiden, sehingga mereka bertanggung jawab kepada presiden. Presiden menjalankan fungsi eksekutif dan bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang merupakan lembaga legislatif. Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh lembaga legislatif tetapi juga tidak bisa membubarkan lembaga legislatif. Negara yang menganut sistem ini di antaranya Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia.

Dalam pemerintahan sislem parlementer, hubungan antara badan legislatif dengan badan eksekulif sangat erat. Keanggotaan badan legislatif dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun badan eksekutif atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkan dukungan suara terbanyak dari badan legislatif (dewan perwakilan rakyat).

Kabinet yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan kabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila kabinet dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tidak akan terjadi sesuatu hal. Namun, jika badan perwakilan rakyat tidak dapat menerima pertanggungjawaban kabinet, maka kemungkinannya dewan peewakilan rakyat akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

Karena sangat bergantung kepada badan perwakilan rakyat, posisi pemerintahan dengan sistem parlementee sangat labil. Apalagi kalau persaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal ini biasanya terjadi apabila terdapat jumlah partai yang banyak dalam memperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif. dan kabinet terbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai.

Sistem parlementer pernah diterapkan di Indonesia dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1959 yang membawa akibat sering terjadinya pergantian kabinet. Sistem ini masih dianut sampai sekarang terutama di negara-negara Belanda, Belgia, dan Perancis.

Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensiil hubungan antara badan legislatif dan badan eksekutif bersifat fungsional. Artinya, badan yang satu tidak bergantung pada yang lainnya. Badan eksekutif terpisah dari badan legislatif atau parlemen. Sistem ini merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan.

Teori ini merupakan pikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesquieu. Menurut John Locke. kekuasaan negara terpisah antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memiliki kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan eksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi dengan negara lain di luar negeri.

Sama seperti John Locke, Mostesquieu membagi kekuasaan negara secara terpisah atas tiga jenis. yakni kekuasaan legislatif, eksekutif. dan yudikatif. Bedanya dengan John Locke, Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan yudikatif adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti menyimpang dari undang-undang yang digariskan. Pemisahaan kekuasaan seperti tersebut di atas masih diterapkan seperti di Amerika Serikat, itupun tidak semurni ajaran Montesquieu. Di negara ini, kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikalif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi sehingga keseimbangan kekuasaan saan antara ketiga badan tadi dapat diwujudkan. Ketiga badan itupun memiliki kedudukan yang sederajat sehingga mereka bisa saling mengawasi. Prinsip inilah yang dinamakan pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan Amerika Serikat.

 

  1. 3.       Sistem Pemerintahan RI menurut UUD 1945 Amandemen

Dilihat dari teori kenegaraan pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensiil. Hal ini didasarkan pasa 17 UUD 1945 yang berbunyi:

1)      Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara

2)      Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

3)      Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan

4)      Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian negara daiatur dalam undang-undang

Adapun beberapa kunci pokok sistem pemerintahan negara Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.:

a)      Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).

Hal ini menunjukan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). .

b)      Sistem konstitusional . .

Pemerintahan negara berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). .

c)       Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

d)      Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara

e)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang¬undang (UU) dan menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan dewan, tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada dewan, artinya kedudukan presiden tergantung pada dewan.

f)       Menteri negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kedudukannya tidak tergantung kepada dewan.

g)      Kekuasaan kepala negara tak terbatas

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak terbatas. Ini berarti kekuasaan kepala Negara di batasi oleh undang-undang.

 

  1. 4.       Pembagian kekuasaan menurut Montesquieu

 

Montesquieu adalah seorang ahli politik dan filsafat bangsa Perancis yang mengajarkan asas-asas teori kedaulatan rakyat. Ia menguraikan bahwa negara melaksanakan kekuasaan atau kedaulatan atas nama seluruh rakyat. Montesquieu dikenal dengan gagasan Trias Politika. Yaitu bahwa untuk menjamin agar kekuasaan tidak terpusat dan kepentingan rakyat tidak diabaikan, maka kekuasaan negara harus di pisah kedalam tiga lembaga, yaitu :

a)      Kekuasaan Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan menerapkan undang-undang

b)      Kekuasaan Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

c)       Kekuasaan Yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan-badan peradilan

 

  1. 5.       Tugas Lembaga Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Dalam alam demokrasi, segala pendapat atau perbedaari mengenai masalah kewarganegaraan dan lain-lain yang menyangkut kehidupan negara dan masyarakat diselesaikan melalui lembaga-Iembaga negara. Artinya lembaga-Iembaga yang erat hubungannya dengan penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga negara, seperti DPR dan DPRD. Cara seperti .ini akan melahirkan kebiasaan menyelesaikan perselisihan dengan tertib dan teratur. Selain itu rakyat harus diikutsertakan dalam diskusi-diskusi dan bertukar pikiran baik melalui media elektronika maupun media cetak. Dengan demikian apa yang dikehendaki rakyat akan mudah diketahui.

Di negara kita, lembaga-Iembaga yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak (aspirasi) rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan pemegang pelaksana kedaulatan rakyat tertinggi sebagai penyalur, pengutara, dan penjelma seluruh rakyat yang memegang kedaulatan negara. Oleh karena itu, segala putusan MPR harus dapat mencerminkari suara hati nurani seluruh masyarakat.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah sebagai berikut.

d)      Majelis sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana dari kedaulatan rakyat. .

e)      Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri  atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusari-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Adapun tugas dan kewajiban MPR sesuai dengan pasal (3) UUD 1945 adalah:

a)      Berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar

b)      Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

c)       Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sebuah lembaga tinggl negara yang berkedudukan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, yang berfungsi sebagai dewan legislatif dan rekan kerja pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi jalannya roda pemerintahan. Kedudukan Dewan ini sangat kuat, sebab tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Semua anggota DPR adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Dewan ini berkewajiban mengawasi segala tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara. Apabila DPR menganggap bahwa Presiden benar-benar melanggar haluan negara, DPR berhak menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR itu, DPR mengajukan memorandum kedua. Lalu apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tidak diindahkan oleh presiden, DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan. Sidang Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.

Dalam hal ini pembentukan undang-undang, DPR memiliki. peranan yang sangat besar. Setiap rancangan undang-undang menghendaki persetujuan DPR. Apabila rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah tidak dapat persetujuan DPR, maka rancangan itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

Apabila terjadi kepentingan yang memaksa, pemerintah berhak; menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) kemudian peraturan pemerintah ini juga haru mendapat persetujuan DPR. Oleh karena itu DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran yang sangat besar sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ialah sebagai berikut.

a)      Bersama-sama dengan Presiden membentuk undang-undang (fungsi Legislasi)

b)      Bersama-sama dengan Presiden menetapkan APBN (fungsi Anggaran)

c)       Melaksanakan pengawasan (fungsi Pengawasan) terhadap:

1)      Pelaksanaan undang-undang,

2)      Pelaksanaan APBN serta pengolahan keuangan negara,

3)      Kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD 1945 dan TAP MPR RI.

d)      Membahas hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang diberitahukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang disampaikan Rapat Paripurna untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.

e)      Membahas untuk meratifikasi dan/atau memberikan persetujuan atas keadaan pernyataan . perang, serta pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh presiden.

f)       Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

g)      Melaksanakan hal-hal yang ditugaskan oleh TAP MPR RI dan/atau Undang-Undang kepada DPR RI.

Untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut di atas, DPR mempunyai hak-hak sebagai berikut.

1)      Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden.

2)      Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan terhadap sesuatu hal.

3)      Hak amandemen, yaitu hak untuk mengubah rancangan undang-undang yang diajukan Presiden.

4)      Hak petisi, yaitu hak untuk mengajukan usul, saran, dan anjuran kepada Presiden.

5)      Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan rancangan undang-undang.

6)      Hak budget, yaitu hak untuk mengesahkan rancangan Anggaran Pendapatsan Negara dan Belanja Negara (RAPBN) menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

7)      Hak bertanya, yaitu hak untuk bertanya kepada pemerintah tentang sesuatu hal secara tertulis.

3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif di daerah. Badan ini mewakili seluruh rakyat di daerahnya. Sebagian besar anggota DPRD dipilih melalui pemilihan Umum.

DPRD mempunyai tugas dan wewenangsebagai berikut.

1)      Memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

2)      Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur, Bupati dan Walikota kepada Presiden.

3)      Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4)      Bersama dengan Gubernur, Bupati, dan Walikota membentuk peraturan daerah.

5)      Melakukan pengawasan terhadap:

a)      pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain;

b)      pelaksanaan peraturan-peraturan dan' keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

c)       pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d)      kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan poJa dasar pembangunan daerah;

e)      pelaksanaan kerjasama internasional di daerah.

6)      Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencaha perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;

7)      Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang terssebut, DPRD mempunyai hak untuk:

1)      Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Walikota;

2)      Meminta keterangan kepada pemerintah daerah; .

3)      Mengadakan penyelidikan;

4)      Mengadakan perubahari atas rancangan peraturan daerah;

5)      Mengajukan pernyataan pendapat;

6)      Mengajukan rancangan peraturan daerah;

7)      Mengajukan anggaran DPRD.

4) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Keberadaan DPD sebagai lembaga negara diatur dalam UUD 1945 hasil Amandemen yakni pada pasal 22, yakni:

a)      Sesuai dengan Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu [Pasal 22C (1)***

b)      Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih 1/3 jumlah anggota DPR [Pasal 22C (2)***]

c)       Anggota DPD dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalamundang-undang[Pasal 22D (4)***]

Tugas dn wewenang DPD adalah:

a)      DPD dapat mengajukan usul kepada DPR tentang Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b)      DPD mengusulkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana di maksud dalam point (a) di atas, kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai dengan tata tertib DPR.

c)       Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam point (b) di atas dilakukan sebelum DPR membahas Rancangan Undang-Undangan dengan Pemerintah

d)      DPD bersama DPR ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkiatan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan pusat dan daerah, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

e)      DPD dapat memberi pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

f)       DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaiatan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pajak, pendidikan dan agama

Selain lembaga-Iembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat yang memiliki tugas pokok menyalurkan kehendak (aspirasi) rakyat diatas, ada juga lembaga-lembaga negara  sebagai pelaksana kedaulatan rakyat  lainnya, yaitu :

 

5) Presiden

Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah ;

a)      membuat Undang-Undang bersama DPR (pasal 5 ayat 1)

b)      menetapkan Peraturan Pemerintah (pasal 5 ayat 2)

c)       memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat (1) UUD 1945)

d)      memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat (2) UUD 1945)

e)      mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri negara (pasal 17)

f)       mengajukan rancangan undang-undang anggran pendapatan dan belanja negara (pasal 23 ayat 2) …. Dst

6) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga negara yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus ;

a)      Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara (pasa 23E ayat 1)

b)      Menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenagnanya (pasal 23E ayat 2)

7) Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman disamping sebuah Mahkamah Konstitusi di Indonesia (pasal 24 ayat 2). MA membawahi beberapa macam lingkungan peradilan, antara lain ;

- Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Adapun tugas dan wewenang MA, antara lain :

1)      Mengadili pada tingkat kasasi, yaitu memutuskan permohonan kasasi (tingkat banding terakhir)

2)      Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang

3)      Memeriksa serta memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili

4)      Meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

 

8) Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk;

a)      Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk menguji undang-undang terhadap UUD

b)      Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD

c)       Memutus pembubaran partai politik dan

d)      Memutus perselisihan tentang hasil pemilu (pasal 24C ayat 1)

e)      Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presdiden menurut UUD (pasal 24C ayat 2)

 

9) Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR  (pasal 24B ayat 3 UUD 1945). Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela (pasal 24B ayat 2). Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung  serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim (pasal 24B ayat 1 UUD 1945).

 

10)   Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan komisi yang bertanggungjawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. KPU bersifat nasional, tetap dan mandiri (pasal 22E ayat 5 UUD 1945). Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD (pasal 22E ayat 2).

 

UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan, bahwa tugas dan wewenang KPU adalah :

1)      Merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum

2)      Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu

3)      Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilu

4)      Menetapkan peserta pemilu

5)      Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/kota

6)      Menetapkan waktu, tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara, menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kab/Kota

7)      Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu

8)      Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang

 

  1. C.        Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat

 

  1. 1.       Sikap Positif Terhadap Kedaulatan Rakyat

 

Membangun sikap positif terhadap kedaulatan rakyat, antara lain :

a)      Mengenal partai-partai politik

b)      Menghargai hasil pemilu

c)       Menghormati keberadaan lembaga-lembaga negara

 

  1. 2.       Sikap Positif Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia

 

Sikap positif terhadap sistem pemerintahan Indonesia, antara lain;

a)      Menghormati keberadaan lembaga kepresidenan

b)      Mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah

c)       Mengawasi jalannya pemerintahan, dengan memberi  saran dan kritik